 |
| Jhon NR Gobay DPRP jalur kursi pengangkatan. (Dok Pripadi) |
“Kita harus jujur bahwa kondisi telah membuat masyarakat merasa tidak nyaman tinggal di kampungnya. Akibat kontak senjata antara TPNPB dan Militer Indonesia di Intan Jaya,” kata Jhon kepada suarapapua.com, Rabu (8/1/2020) di Jayapura..
Katanya, dengan kondisi tersebut adakah hati para pengambil keputusan di kalangan militer dan Sipil di Jakarta dan Papua, atau lembaga hak asasi manusia untuk melihat situasi di Intan Jaya dengan rasa solidaritas yang tinggi demi ketenangan warga di beberapa kampung di Intan Jaya.
“Keberadaan OPM terus selalu menjadi alasan adanya Aparat TNI-POLRI non organik di Intan jaya. Padahal TPN/OPM adalah manusia yang bisa diajak bicara, tentu kita masih ingat awal konflik nduga yang sedang terjadi berawal dari seorang Johni arung (JA) yang sebenarnya sering komunikasi dengan OPM,” katanya.
Menurutnya, belajar dari kasus Nduga, JA sendiri yang ingkari kesepakatan dan melakukan aktivitas yang dilarang dan mengundang amarah pihak OPM kemudian mengorbankan anak buah dari JA.
“Untuk itu semua pergerakan di Intan Jaya mestinya dihentikan, karena baik pasukan TNI-POLRI maupun OPM termasuk masyarakat sama-sama hanya akan menjadi korban, sama dengan situasi Ndugama,” ucap Gobay.
Dia juga menanyakan, tidak bisaka OPM diajak berunding sama seperti yang dilakukan terhadap GAM di Helsinki.
Sementara itu, Amsal Sama, tokoh pemuda dan pengamat Hukum di Papua mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan masalah yang terjadi di Papua harus menarik pasukan militer dan harus melibatkan tokoh yang ada di daerah.
“Harus menarik Pasukan militer. Itu penting menurut saya, supaya macam Bupati, DPR dan tokoh yang punya masyarakat adat bisa melakukan dialog dengan orang yang selama ini dianggap pengacau situasi,” bebernya.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Arnold Belau
Posting Komentar
Mohon Komentar Sopan