“Kita harus jujur bahwa kondisi telah membuat masyarakat merasa tidak nyaman tinggal di kampungnya. Akibat kontak senjata antara TPNPB dan Militer Indonesia di Intan Jaya,” kata Jhon kepada suarapapua.com, Rabu (8/1/2020) di Jayapura..

Katanya, dengan kondisi tersebut adakah hati para pengambil keputusan di kalangan militer dan Sipil di Jakarta dan Papua, atau lembaga hak asasi manusia  untuk melihat situasi di Intan Jaya dengan rasa solidaritas yang tinggi demi ketenangan warga di beberapa kampung di Intan Jaya.

“Keberadaan OPM terus selalu menjadi alasan adanya Aparat TNI-POLRI non organik di Intan jaya. Padahal TPN/OPM adalah manusia yang bisa diajak bicara, tentu kita masih ingat awal konflik nduga yang sedang terjadi berawal dari seorang Johni arung (JA) yang sebenarnya sering komunikasi dengan OPM,” katanya.

Menurutnya, belajar dari kasus Nduga, JA sendiri yang ingkari kesepakatan dan melakukan aktivitas yang dilarang dan mengundang amarah pihak OPM kemudian mengorbankan anak buah dari JA.

“Untuk itu semua pergerakan di Intan Jaya mestinya dihentikan, karena baik pasukan TNI-POLRI maupun OPM termasuk masyarakat sama-sama hanya akan menjadi korban, sama dengan situasi Ndugama,” ucap Gobay.

Dia juga menanyakan, tidak bisaka OPM diajak berunding sama seperti yang dilakukan terhadap GAM di Helsinki.

Sementara itu, Amsal Sama, tokoh pemuda dan pengamat Hukum di Papua mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan masalah yang terjadi di Papua harus menarik pasukan militer dan harus melibatkan tokoh yang ada di daerah.

“Harus menarik Pasukan militer. Itu penting menurut saya, supaya macam Bupati, DPR dan tokoh yang punya masyarakat adat bisa melakukan dialog dengan orang yang selama ini dianggap pengacau situasi,” bebernya.

Pewarta: Ardi Bayage

Editor: Arnold Belau

Berikut pernyataan sikap ke-126 organ yang bersolidaritas tersebut.

Pernyataan Sikap Bersama

“Rektor UNKHAIR Harus Segera Mencabut Surat Keputusan Drop Out nomor 1860/UN44/KP/2019, dan Mengembalikan Fungsi Kampus Sebagai Ruang untuk Kebebasan Berpendapat dan Berpikir.”

12 Desember 2019 dengan menimbang Surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/Res Ternate tanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Pemberitahuan. Tanpa alasan yang jelas, Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Ternate memberhentikan 4 mahasiswanya dengan tuduhan melakukan perbuatan ketidakpatutan yang mengarah tindakan makar dan mengganggu ketertiban umum.

Keempat mahasiswa tersebut adalah Arbi M. Nur (Mahasiswa Jurusan Kimia, FKIP, Semester XIII), Fahyudi Marsaoly (Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Semester XI), Ikra Alaktiri (Mahasiswa Jurusan PKN, FKIP, Semester V) dan Fahrul Abdul (Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Semester II). Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1860/UN44/KP/2019 tertera bahwa yang menjadi dasar pemberhentian keempat mahasiswa tersebut adalah unjuk rasa damai “Memperingati 58 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Rakyat West Papua” yang dilakukan pada 2 Desember 2019 di depan kampus Universitas Muhammadiyah Ternate.

Tidak ada hubungan hukum yang jelas terkait Surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/ dengan Pemberhentian Ke-4 Mahasiswa tersebut karena dalam isi surat Kepolisian Nomor B/52B/XII/2019/ bukan Surat mentersangkakan atau Surat Perintah Penangkapan tindak makar atau mengganggu ketertiban umum. Pun jika surat tersebut untuk penangkapan atau menjadikan sebagai tersangka tidak lantas Rektor menerbitkan SK. D.O karena seseorang belum bisa dikatakan bersalah tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apalagi apa yang dilakukan ke-4 mahasiswa tersebut pada 2 Desember 2019 bukan merupakan tindak pidana melainkan dalam rangka mengekspresikan hak konstitusionalnya yang di jamin negara dalam bentuk unjuk rasa damai/demonstrasi damai memprotes kesewenang-wenangan negara terhadap rakyat Papua. Sehingga tindakan Rektor untuk mengambil Keputusan pemberhentian ke-4 Mahasiswa tersebut janggal dan terkesan dipaksakan.

Isian dari pada protes tersebut bukanlah menjadi persoalan yang mendasar karena unjuk rasa damai/demonstrasi damai apapun bentuknya selama itu dalam lingkup mengekspresikan hak dan tidak mengganggu atau membatasi hak orang lain bukan merupakan sebuah tindak pidana ataupun ketidakpatutan seperti apa yang didalilkan Rektor UNKHAIR. Sebaliknya protes terhadap kesewenang-wenangan negara tersebut merupakan sebuah keharusan dan kampus sebagai wadah yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan seharusnya turut serta dalam mengabarkan pesan-pesan kebenaran bukan menuduh mahasiswanya hendak melakukan tindak pidana.

Surat kepolisian tersebut tidak bisa menjadi dasar karena sifatnya bukan surat penetapan yang memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan karena isiannya adalah, tentang pemberitahuan yang dikirim komite aksi yang akan melakukan aksi damai/demonstrasi damai pada tanggal 2 Desember 2019. Surat pemberitahuan dari kepolisian itu sebagai bukti bahwa dalam melaksanakan unjuk rasa damai/demonstrasi damai ke-4 mahasiswa tersebut telah menempuh jalur hukum yang diperintahkan Undang-Undang. Sehingga dasar surat pemberitahuan sebagai alasan menerbitkan SK D.O adalah tidak beralasan menurut hukum.

Rektor UNKHAIR Melampaui Prosedur

Berkaitan dengan diterimanya surat kepolisian Rektor tanpa mendengarkan keterangan dari pihak mahasiswa menerbitkan SK. D.O pada tanggal yang sama dengan masuknya surat dari kepolisian. Kalau dilihat dari rentan waktu masuknya surat kepolisian dan terbitan SK. D.O adalah terkesan terburu-buru tanpa pertimbangan Rektor mengeluarkan SK. D.O. Padahal jelas dan terang disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Rektor No. 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik bahwa tahapan sanksi dimulai dari: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis. Pada ayat (2) disebutkan sanksi akademik berupa: (a) tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain, (b) tidak boleh mengikuti ujian semester, (c) pembatalan mata kuliah tertentu, (d) pembatalan skripsi/tugas akhir dan karya ilmiah lain, (e) diberhentikan sebagai mahasiswa yang menjadi salah satu alasan pelanggaran yang dilakukan ke-4 mahasiswa tersebut.

Selain itu menurut kepatutan rektor sebelum mengeluarkan SK. D.O terlebih dahulu memanggil ke-4 mahasiswa tersebut untuk mendengarkan keterangan mereka sehingga keterangan kedua belah pihak dapat menjadi pertimbangan yang objektif bagi rektor untuk mengeluarkan SK. D.O. Ke-4 mahasiswa tersebut bahkan belum pernah dipanggil sama sekali untuk didengarkan keterangannya.

Dalam hal memberikan sanksi, Rektor harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Akademik. Dalam SK D.O poin C di pokok pertimbangan, rektor menuduh ke-4 mahasiswa tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal 32 ayat (4) sehingga dengan demikian sanksi terhadap perbuatan yang diatur dalam pasal 32 ayat (3) Peraturan Akademik harus merujuk pada ketentuan pasal 32 ayat (4), yaitu : “bagi mahasiswa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa teguran, diberhentikan sementara pada semester tertentu dan/atau dikeluarkan (putus studi) sebagai mahasiswa Universitas Khairun”. Dalam poin pertimbangannya, SK D.O tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) tetapi dalam memberikan sanksi Rektor melampaui tahapan-tahapan yang diperintahkan dalam ketentuan pasal 32 ayat (4).

Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Intelektual

Sulitnya mendapatkan hak akan kebebasan untuk berekspresi dalam bentuk protes terhadap negara tidak terlepas dari represifitas negara yang tidak hanya datang dari aparatus kekerasan negara (sekalipun pelanggaran terbanyak dari aparat negara) tetapi sudah menyasar secara luas sampai pada dunia akademik. Padahal dunia akademik sudah seharusnya memberi kebebasan pada setiap individu untuk mengekspresikan minat bakat dan semua hal tentang kemampuan dirinya untuk berbuat bagi kehidupan yang lebih baik.

Dunia akademik melekat padanya kebebasan intelektual yang harus dibuat tumbuh subur pada setiap periodesasi bahkan setiap saat. Tapi represi akademik telah mengubah wajah kampus yang seharusnya ramah pada kritik dan pengungkapan kebenaran ilmiah menjadi otoriter dan sewenang-wenang. Dalam kasus ini, kampus UNKHAIR tidak amanah dalam mewujudkan Tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian terhadap masyarakat. Protes yang dilayangkan ke-4 orang tersebut kepada negara harus dimaknai sebagai pengabdian mereka dalam mengemban pengetahuan yang di dapat, kalau saja Rektor UNKHAIR mau supaya membantah protes tersebut harusnya didiskusikan dalam ruang-ruang keilmiahan, bukan sebaliknya menggunakan kuasa untuk menghantam setiap protes yang dianggap mengancam status quo negara.

Dalam hal ini, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan Demokrasi, UNKHAIR sebagai institusi perpanjangan tangan dari negara yang bergerak di bidang akademik memberikan ruang bagi setiap individu/mahasiswa untuk bebas bicara tentang apa saja yang diyakini sebagai kebenaran ilmiah dan ketidaksetujuan setiap orang atas hal tersebut mesti diuji lewat ruang-ruang dialogis yang ilmiah pula. Jika tidak, apapun alasan kita sebagai bangsa Indonesia yang meratifikasi konven tentang HAM, mengamandemen Konstitusi dengan Pasal-Pasal tentang Jaminan HAM dan pelaksanaannya dibuat dalam Undang-Undang untuk menjamin hak orang tidak akan pernah terwujud selama di ruang akademik saja dibatasi orang berbicara dan berekspresi dengan D.O apalagi ruang kita bermasyarakat.

Untuk itu dalam mewujudkan pendidikan yang bersih, mengedepankan kebebasan akademik, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pemenuhan hak asasi setiap orang dengan pembatasannya adalah hak dan kebebasan orang lain maka segala bentuk tindakan unjuk rasa damai/demonstarsi damai yang dilakukan setiap mahasiswa/orang lain harus dimaknai sebagai ekspresi atas hak yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundangan dibawahnya termasuk Statuta UNKHAIR. Sehingga tindakan represifitas dan pengekangan terhadap hak berekspresi harus dijadikan sebagai musuh setiap orang yang menginginkan tegaknya demokrasi dan HAM serta diakui pemberlakuannya.

Berdasarkan uraian di atas dengan tegas, untuk ruang demokrasi, kebebasan akademik dan juga kebebasan intelektual maka kami menuntut:

Senin, 2 Januari 2020

Dalam Solidaritas :

1. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan)

2. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

3. Left Indonesia

4. Lingkar Study Sosialis (LSS)

5. Semar Universitas Indonesia

6. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

7. Partai Rakyat Pekerja (PRP)

8. Konfederasi Serikat Nasional (KSN)

9. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN)

10. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

11. Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-Sedar)

12. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)

13. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)

14. Komite Perjuangan Politik Alternatif (KPPA)

15. Solidaritas Perjuangan Parlemen Jalanan (SP2J)

16. Women’s March Kota Ternate

17. Perempuan Normarae Palu

18. Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI)

19. Front Mahasiswa Nasional (FMN) Surabaya

20. Surabaya Melawan

21. Cakrawala Mahasiwa Yogyakarta

22. Sukoharjo Melawan Racun

23 Massa Rakyat Stasiun Bersatu

24. Aliansi Pelajar Bandung

25. Aliansi Pelajar Malang

26. Aliansi Pelajar Garut

27. Aliansi Pelajar Yogyakarta’

28. Federasi Pelajar Indonesia (Fijar)

29. Aliansi Pelajar Pontianak

30. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber 31. Daya Alam (FNKSDA)

32. Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) kota Ternate

33. Federasi Pelajar Ternate

34. Solo Bergerak

35. Aksi Kamisan Yogyakarta

36. Gempar Maluku Utara

37. Sekolah Kritis Maluku Utara

38. Sebumi Maluku Utara

39. Pusmat Kota Ternate

40. KPMG Maluku Utara

41. Srikandi Ternate

42. Srikandi Makassar

43. PMII Komisariat IAIN Ternate

44. Akademi Kerakyataan (AKAR) Jakarta

45. Pangkalan Joger Palu

46. Solidaritas Perjuangan Mahasiswa untuk 47. Demokrasi (SEMAD – FMK Palu)

48. LPM Mantra

49. Study Fala Kota Ternate

50. Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Ternate

51. Badan Pengurus Daerah KPR Maluku Utara

52. Gamhas Maluku Utara

53. Koma

54. KAMASEKA

55. Himpunan Pelajar Mahasiwa Dolik (HPMD)

56. Aksi Kamisan Ternate

57. LPM Kultura

58. PMII Rayon FAI UMI

59. Solidaritas Indonesia

60. Kolektif Abu Bakar

61. Kamisan Malang

62. Brawijaya Student Movement

63. Panggung Kamisan Fakultas Ilmu Budaya

64. SEOPMI Halmahera Timur

65. Falasany

66. PB-HIPPMAMORO

67. HMJ Ilmu Sejarah

68. FPM UBK

69. Yoes S Sangaji

70. Pengurus Wilayah Komunitas Muda Indonesia (PW KAMI Maluku)

71. Komunitas Mahasiswa Pro Demokrasi

72. Partai Pergerakan Mahasiswa UAD Yogyakarta

73. Kamisan Gorontalo

74. Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI Bandung

75. Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Unpad

76. Hima PGSD Unkhair Ternate

77. ALERTA

78. BEM STMIK AKBA

79. HIMTI AKBA

80. BPD- KPR DKI Jakarta

81. Himpunan Mahasiswa Susupu (Himasu)

82. BPD-KPR Sulawesi Selatan

83. BPD-KPR Jogjakarta

84. Barisan Masyarakat Indonesia

85. CGMD

86. BPD-KPR Jawa Tengah

87. BPD-KPR NTB

88. M Rifaldi

89. Alternative Study Club (ASC)

90. Lapak Baca Anti Sweeping

91. Lapak Baca Airnisme

92. BEM FAI UMI

93. Central Gerakan Mahasiswa Tual

94. Rumah Rakyat Sinjai (RRS)

95. Komunitas Sehati Makassar

96. Rakyat Melawan Oligarki Makassar

100. United Voice Bandung

101. Front Mahasiswa Bersatu (FMB)

102. Komunal Makassar

103. BEM FAI Makassar

104. Fosis

105. PPMI DK Makassar

106. Gertak

107. BPD-KPR Jawa Barat

108. Kamisan Yogyakarta

109. Himpunan Mahasiswa Susupu (Himasu)

110. FKGMT

111. BPD – KPR Jawa Barat

112. KOMUNAL

113. PMII Rayon FAI UMI

114. BEM FAI UMMI MAKASSAR

115. Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia

116. BPD – KPR Lampung

117. BPD – KPR Jawa Timur

118. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

119. Jarkom SP Perbankan

120. BPD KPR Sulteng

121. BPD KPR Kaltara

122. SAMURAI Maluku Utara

123. LBH Makassar

124. Jaringan Muda Maluku Utara.

125. DPM – Fakultas ISIP UNPPATI Ambon

126. Organisasi Pemerhati Pendidikan Maluku Utara (OPPMU).

Pewarta: Bastian Tebai

Editor: Arnold Belau